BuddhistOnline.com - Selama ini, orang kita terkenal lebih enteng mencetak organisasi dengan nama baru ketimbang memperbaiki yang sudah ada. Bergembiralah karena untuk sementara kesan tidak membanggakan itu akan sedikit mengabur. Itu tercermin dari adanya rencana restrukturisasi dalam tubuh Sangha Theravãda Indonesia (STI). Jika tidak ada halangan, sekitar pertengahan tahun ini struktur organisasi STI yang baru akan mulai berjalan.

Perihal perombakan kabinet STI yang merupakan salah satu hasil dari Pasamuan Agung STI akhir tahun lalu di Saung Nini, Cianjur itu jelas membawa angin segar sekaligus tanda tanya. Ada apa gerangan sehingga struktur kabinet STI yang lama harus digusur? Mestinya sih bukan karena terpengaruh kabar reshuffle di tubuh kabinetnya Presiden Gus Dur.

"Sebenarnya restrukturisasi kali ini lebih mengarah pada penyegaran saja. Biar di dalam tubuh STI ada gairah baru," jelas Bhante Jotidhammo Thera, Sekretariat Jendral STI, dalam pembicaraan via telepon dengan BuddhistOnline.com.

Lebih lanjut Bhante Joti mengatakan bahwa perombakan yang dilakukan oleh STI itu juga berkaitan dengan semakin bertambahnya jumlah Bhikkhu STI sehingga butuh penyesuaian agar pekerjaan-pekerjaan yang ada bisa lebih merata pembagiannya. Hingga saat ini, Bhikkhu anggota STI berjumlah 32 orang.

"Harapan kami, dengan struktur yang baru ini bisa membuat semuanya menjadi lebih efisien dan efektif. Tidak perlu lagi setiap tindakan yang dilakukan harus selalu dilaporkan ke atasan yang lebih tinggi. Di samping itu, saya juga menginginkan agar kerja sama diantara para Bhikkhu bisa lebih meningkat," ujarnya.

Secara lengkap, bagan dari struktur kabinet STI yang baru itu bisa diintip dalam surat keputusan Pasamuan Agung 1999 STI yang bernomor 01/PA/XII/99. Di situ terlihat sejumlah perubahan yang cukup besar jika dibanding dengan struktur yang lama (lihat bagian bawah artikel ini). Ada beberapa posisi yang dihilangkan atau hanya sekedar berganti nama. Ada pula yang benar-benar baru. Salah satu perubahan yang mencolok adalah bergesernya posisi Sanghanãyaka beserta Upa Sanghanãyaka dari Dewan Pimpinan (Karaka Sangha Sabha) naik ke Dewan Sesepuh (Thera Samagama). Sempat mencuat kabar bahwa pergeseran itu akan membuat posisi Sanghanãyaka yang sekarang ini dijabat oleh Y.M. Sri Paññãvaro Mahathera tidak dapat diganti, seperti yang berlaku di Thailand.

"Itu tidak benar. Tetap akan diadakan pemilihan Sanghanãyaka. Nantinya, kemungkinan besar pemilihannya akan dilakukan oleh Dewan Sesepuh," bantah Bhante Joti.

Dewan Sesepuh itu sendiri di samping berfungsi sebagai penasehat (Sangha Anusasanacariya) juga diharapkan dapat menjadi panutan bagi Bhikkhu Sangha lainnya. "Sebagai Board of Elders, mereka diharapkan dapat memberikan contoh yang baik kepada Bhikkhu yang lain. Makanya kriteria untuk dapat masuk ke dewan ini, selain harus sudah Thera atau Mahãthera, juga memiliki perilaku yang dapat diteladani," tutur Bhikkhu yang sudah menjabat posisi Sekretariat Jendral STI sejak tahun 1995 hingga sekarang.

Dengan pindahnya posisi Sanghanãyaka, maka selanjutnya Dewan Pimpinan (Karaka Sangha Sabha) akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan (Sangha Sabhãpati) dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan (Upa Sangha Sabhãpati). Bagaimana dengan tugasnya? "Hingga saat ini belum diputuskan. Saya kira mungkin mirip-mirip dengan tugas yang dulu. Bisa juga akan ada pembagian tugas dengan Sanghanãyaka. Semua itu akan diputuskan dalam rapat mendatang," kata Bhante Joti.

Posisi lain yang termasuk baru adalah Badan Pemeriksa Sanghadana (BPS) yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan. Melihat namanya, tugasnya pasti tidak jauh-jauh dari urusan keuangan. Biar begitu, mengikuti sepak terjang badan serupa milik negara yang tugasnya sekalian memeriksa kasus penyelewengan uang, tetap saja tercetus rasa ingin tahu di balik pembentukan BPS itu.

"Selama ini tidak ada masalah kok. Pembentukan badan itu hanya untuk pembagian tugas saja. Karena selama ini tugas untuk memeriksa bukti pengiriman dana yang masuk semuanya dilimpahkan ke Sekjen. Repot sekali. Apalagi pas masa Kathina. Makin sibuk saja. Padahal tugas Sekjen sudah banyak. Makanya saya mengusulkan untuk membentuk badan itu. Dananya sendiri tetap diurus oleh salah seorang umat," jelas Bhikkhu yang menyandang gelar Magister Humaniora itu panjang lebar.

Untuk Biro-Biro yang masih tetap di bawah pengawasan Sekjen terjadi sedikit perubahan. Selengkapnya, Biro Bantuan Sarana Vihara (Y.M. Bhikkhu Cattamano), Biro Hubungan Antar Lembaga (Y.M. Bhikkhu Dhiranando), Biro Pendidikan Bhikkhu dan Samanera (Y.M. Bhikkhu Dhammakaro), dan Biro Registrasi (Y.M. Bhikkhu Candakaro). Sedangkan posisi Biro Penelitian hingga kini masih kosong. Terakhir, jabatan itu dipegang oleh Y.M. Uttamo Thera.

Ngomong-ngomong, perombakan itu berpengaruh nggak ya dalam pembinaan umat Buddha di Indonesia? Kalau tidak, berarti sami mawon dong dengan yang terjadi di panggung politik sana saat ini. "Jelas ada. Dengan struktur baru itu para Bhikkhu diminta lebih aktif dan bertanggung jawab. Masing-masing kepala wilayah pembinaan harus punya otonomi. Kalau dulu sifatnya sentralisasi, maka sekarang ini menjadi desentralisasi. Sudah tidak bisa lagi hanya menunggu perintah dari pusat. Dalam penyelengaraan Pabbajja Samanera, misalnya. Masing-masing daerah bisa bikin sendiri. Urusan kekurangan dana, bisa diajukan ke pusat. Yang penting inisiatifnya!," tegas Bhante Jotidhammo.(bch)

Struktur Baru STI? Klik di sini!

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!