BuddhistOnline.com - Ini kisah soal nasib MAGABUDHI cabang Malang yang terjadi beberapa waktu lalu ketika menghadapi kasus 'pembelotan' salah seorang anggotanya ke Majubuthi. Tidak bisa dibilang baru memang tapi rasanya masih menarik untuk disimak. Paling tidak, bolehlah dilihat sebagai gambaran sementara bagaimana serunya "perang saudara" yang masih berlangsung hingga kini.

Kalau dilihat sekilas, sebenarnya inti persoalan ini bukanlah suatu masalah yang luar biasa. Hanya seputar pindah organisasi saja. Tetapi entah mengapa, pihak PC MAGABUDHI Malang seperti kebakaran jenggot ketika mengetahui Dhammatano, nama anggota yang dimaksud, bergabung dengan Majubuthi. Buru-buru mereka mengadukan kejadian itu ke sang induk di Jakarta, PP MAGABUDHI. Selain itu, mereka mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap yang dikirimkan kepada tidak kurang dari 13 pihak.

Mungkin saja MAGABUDHI Malang yang dikomandani oleh Suyanto, S Pd tidak akan segusar itu bila pada bulan Februari lalu mereka tidak habis-habisan membela Dhammatano ketika mendapat masalah. Waktu itu, dia digugat oleh Agus Mulyantono soal tanah yang sekarang digunakan sebagai Vihara Dharma Mitra. Meskipun persoalan tersebut oleh sebagian pihak dianggap sebagai persoalan antar pribadi, MAGABUDHI Malang tetap saja membantu dengan berbagai cara agar gugatan itu bisa dibatalkan. Kedua 'adiknya', WANDANI dan PATRIA, juga diajak ikut dalam aksi pembelaan. Dalam setiap berita di surat kabar mengenai persoalan itu, ketiga nama organisasi tersebut selalu disebut berada di pihak Dhammatano. Belakangan, kabarnya kasus itu berhasil dibuat seperti berada dalam lemari es.

Kelihatan sekali kalau MAGABUDHI Malang benar-benar sayang kepada salah satu anggotanya itu. Meski dianggap membelot, tidak semua kesalahan ditimpakan ke Dhammatano. Dalam surat aduannya, alih-alih menyoroti tindakan bosnya Vihara Dharma Mitra itu, mereka lebih suka menyebut pihak Walubi sebagai penyebab 'penghianatan' tersebut. Menurut mereka, Dhammatano tidak mungkin meninggalkan mereka kalau bukan karena bujukan dari Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya. Dipaparkan juga bahwa bujukan itu antara lain berbentuk pemberian dana untuk pengelolaan vihara, pendirian sekolah dan rumah sakit, biaya operasional pengembangan Majubuthi/Pervitubi Jatim, dan beasiswa buat sejumlah siswa SMU dan mahasiwa Buddhis. Bentuk pemberian insentif semacam itu dianggap bertentangan dengan kode etik Walubi yang non intervensi dan tidak mencampuri urusan intern organisasi lain.

Kepada Dhammatano, pihak Suyanto dan kawan-kawan mengatakan bahwa mereka "Sangat menyayangkan sikap Sdr. Dhammatano yang tidak menyadari bahwa tindakannya yang hanya didasarkan pada keserakahan sehingga gampang terbujuk oleh rayuan materi itu akan menebarkan benih perpecahan yang dapat merusak kerukunan dan keharmonian umat Buddha Theravada di Kotamadia dan Kabupaten Malang yang sudah sejak lama terbina oleh STI dan Magabudhi."

Hebatnya, pada bagian selanjutnya, mereka masih sempat memuji 'anggota tersayang' itu. "Sdr. Dhammatano adalah seorang tokoh Agama Buddha yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemajuan umat Buddha Theravada di Malang, " lanjut Suyanto dalam suratnya itu.

Walaupun dengan berat hati, akhirnya pihak MAGABUDHI, WANDANI, dan PATRIA Malang sanggup juga putus hubungan dengan Dhammatano. "PC Magabudhi, PC Wandani, dan DPC Patria Kotamadia dan Kabupaten Malang dengan sangat menyesal, terpaksa memutuskan hubungan kerja sama dengan Sdr. Dhammatano dan atau Vihara Dharma Mitra dan atau Vihara Mettadipa (yang secara de jure tidak dapat terpisahkan/milik pribadi Dhammatano). Selanjutnya, segala kegiatan Sdr. Dhammatano/Vihara Dharma Mitra/Vihara Mettadipa tidak lagi berhubungan dengan pembinaan umat Buddha Theravada binaan Magabudhi," tutur mereka pada bagian akhir surat itu.

Pihak PP MAGABUDHI sendiri menyetujui isi surat dari cabang mereka itu. "Kami mendukung sikap tersebut dan PP Magabudhi memutuskan keanggotaan Sdr. Dhammatano, " tegas Ir. Ariya Chandra, Sekretaris Jendral PP MAGABUDHI menjawab pertanyaan BuddhistOnline.com via e-mail.

Menurut Ariya Chandra, "Kasus Vihara Dharma Mitra ini memang merupakan suatu bukti nyata tentang adanya intervensi dari Ketua Umum DPP Walubi terhadap STI dan Magabudhi, meskipun hal ini disangkal oleh Sdr. Dhammatano dan selalu tidak pernah diakui oleh Ketua Umum DPP Walubi."

Dalam jawaban tertulisnya itu juga ditegaskan mengenai pembelaan PC MAGABUDHI Malang dalam kasus sengketa tanah yang sudah sepengetahuan Pengurus Pusat MAGABUDHI. Jawaban ini jelas berbeda dengan apa yang disampaikan pengurus pusat organisasi 'adik'nya yang mengaku tidak tahu menahu soal tindakan pembelaan yang dilakukan cabangnya.

Balik lagi soal surat aduan tadi. Rupanya, pihak Dhammatano keberatan dengan isi surat tersebut. Pada pertengahan bulan Juni kemarin, keluar surat sanggahan darinya. Di samping membantah soal bujukan berbau duit yang membuatnya masuk ke Majubuthi, dalam surat itu, ia juga membela "bos baru"nya yang dituduh melanggar kode etik Walubi dan mencampuri urusan intern organisasi lain oleh MAGABUDHI. "Hal itu tidak benar. Kedatangannya ke Jawa Timur adalah kunjungan kerja Walubi Pusat," bela Dhammatano.

Mengenai tuduhan 'pembelotan'-nya, Dhammatano membantah bahwa "Tidak benar saya mendapatkan iming-iming insentif dari Ibu Dra. Siti Hartati Murdaya sehingga saya masuk Majubuthi dan menghianati MAGABUDHI, WANDANI, dan PATRIA. Karena sampai saat ini saya belum menjadi anggota MAGABUDHI."

Nah, kalau sudah begini siapa yang benar nih? Duh... bikin pusing aja! (bch)

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!