BuddhistOnline.com - Urusan serobot-menyerobot atau rebutan lahan biasanya hanya terjadi di kalangan petani dan pengembang properti saja. Bagaimana kalau yang terlibat soal itu adalah MAGABUDHI dan Walubi? Apakah mereka bakal banting setir jadi petani? Kurang jelas sih. Yang pasti, gara-gara masalah lahan, perseteruan mantan dua sobat karib itu bakal lebih hangat. Setidaknya hal tersebut tergambar dari isi surat-suratan antara MAGABUDHI dan Walubi belum lama ini yang salinannya berhasil diperoleh oleh BuddhistOnline.com.

Mengenai lahan yang dipermasalahkan oleh kedua pihak yang termasuk 'pengembang organisasi' itu, janganlah membayangkan sepetak sawah atau sebidang tanah yang luasnya berhektar-hektar. Karena yang dimaksud, tidak lain adalah umat Buddha Theravãda di Indonesia. Agak sadis juga ya. Masa disamakan dengan tanah garapan petani.

Awalnya, pihak MAGABUDHI yang berkirim surat duluan ke Ketua Umum DPP Walubi, Siti Hartati Murdaya. Dalam suratnya, mereka menganggap Ketua Umum DPP Walubi itu telah mengobok-obok lahan mereka. Bak seorang petani pemilik lahan, mereka protes keras. "Janganlah memetik panen dari lahan yang sudah ditanami dengan susah payah oleh kami. Masih lebih luas lahan yang belum tergarap, " kata Ketua Umum MAGABUDHI Herman S. Endro, S.H dalam surat yang ditandatangani bersama Sekretaris Jendral Ir. Ariya Chandra.

Menurut pihak MAGABUDHI, daripada merebut umat asuhan mereka lebih baik kalau Walubi mengkonsentrasikan diri pada usaha "mengembalikan ex umat Buddha yang pindah ke agama lain untuk kembali ke pangkuan Agama Buddha."

Selanjutnya, mereka menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tindakan dari Walubi yang mereka anggap sebagai bentuk intervensi dari Walubi. Yaitu, merekrut dharmaduta dan pandita MAGABUDHI dengan berbagai insentif, aktif berjam-jam menelepon PD dan PC MAGABUDHI agar bergabung dengan organisasi Theravãda yang dibentuk dan didanainya, dan melontarkan berbagai isu negatif serta memutarbalikkan informasi yang dapat menyesatkan orang banyak yang ditujukan kepada Grup Theravãda (STI dan MAGABUDHI) baik di media cetak maupun elektronik.

Kepada Ketua Umum Walubi, pihak MAGABUDHI mengingatkan agar ia dapat memposisikan dirinya sebagai Ketua Umum yang arif dan bijaksana dalam membina umat Buddha. "Bukan membinasakan. Mohon diingat (juga) bahwa Ny. Siti Hartati Murdaya bukan pengurus organisasi Theravãda," ujar Herman S. Endro, S.H.

Rupanya surat dari MAGABUDHI itu membuat emosi pihak Walubi meninggi. Dalam surat balasannya, selain menolak tuduhan sebagai tukang serobot lahan orang, Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya malah balik melontarkan sejumlah tuduhan kepada pihak MAGABUDHI. "Umat Buddha Theravãda Indonesia bukan umat MAGABUDHI juga bukan umat STI. Tetapi adalah umat Theravãda yang dapat dilayani oleh semua organisasi Theravãda termasuk MAGABUDHI, " tulisnya dalam surat balasan yang ditujukan kepada PP MAGABUDHI itu.

Ia menyebut MAGABUDHI sebagai pihak yang tidak mengenal balas budi dan rasa terima kasih karena, "Telah banyak memojokkan para Dharmaduta asing yang sangat berjasa bagi umat Buddha Theravãda Indonesia," ujar Siti Hartati Murdaya.

Kemudian, dikatakan olehnya bahwa, "Anda hanya banyak membuat peraturan-peraturan organisasi dan menghambat majunya perkembangan Agama Buddha Theravãda Indonesia. Anda tidak banyak berbuat nyata bagi kemajuan umat Theravãda, melainkan maju di depan setelah semua pekerjaan dikerjakan oleh orang lain."

Yang agak menggelikan, pada beberapa poin lain dalam surat tersebut ia malah mengungkit keberadaan dirinya sebagai sponsor yang banyak berjasa. "Sejak tahun 1974, saya telah menjadi sponsor perkembangan umat Buddha Theravãda Indonesia di bawah bimbingan seorang Dharmaduta Thai di Indonesia. Tidak sedikit perjuangan dan kontribusi saya pada kemajuan Agama Buddha Theravãda Indonesia," papar Ketua Umum Walubi sejak 1998 itu.

Wah, repot dah kalau semua sponsor Buddhis kayak begini... (bch)

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!