BuddhistOnline.com - Kepada pemerintah, MAGABUDHI (Majelis Agama Buddha Theravãda Indonesia) mengusulkan agar dapat segera membentuk Dirjen Bimas Buddha. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan dapat meninjau kembali SKB Menteri no. 01/1979 tentang ijin pendirian tempat ibadah dan mempercepat pemulihan keamanan dan kestabilan politik sehingga seluruh rakyat dapat lebih merasakan ketentraman.

Demikian hasil Pasamuan Agung VI MAGABUDHI yang dilaporkan oleh mantan Ketua Umum MAGABUDHI Pandita Herman Satrio Endro, S.H. dalam acara pertemuan Presiden RI Abdurrahman Wahid dengan peserta Pasamuan Agung VI pada 6 November 2000 di Istana Negara. Pasamuan Agung VI telah dilaksanakan pada 22-26 Oktober lalu di Malang.

Pada pertemuan yang dimulai pukul 17.20 WIB itu, selain 200 orang peserta pasamuan (termasuk pengurus pusat MAGABUDHI periode 2000-2005), hadir pula 18 orang Bhikkhu Sangha Theravãda Indonesia (STI), serta perwakilan dari Lembaga Anagarini Indonesia (LAI), Wanita Theravada Indonesia (WANDANI), Pemuda Theravãda Indonesia (PATRIA), dan tokoh-tokoh agama lain yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Dalam kesempatan itu, disampaikan juga pernyataan sikap MAGABUDHI tentang hubungan eksternal, intern umat Buddha, dan intern umat Buddha mazhab Theravãda. Mengenai hubungan eksternal, antara lain, MAGABUDHI mengharapkan para rohaniawan lebih mendorong masyarakat untuk berani mengemukakan kebenaran dihadapan forum manapun juga.

Sementara menyangkut urusan intern umat Buddha, dinyatakan bahwa adanya lembaga tunggal umat Buddha tidak lagi harus dipaksakan namun kemanunggalan yang tumbuh atas kebutuhan bersama sangatlah dihormati. Di samping itu, pihak MAGABUDHI memperingatkan agar lahirnya organisasi Buddhis yang baru hendaknya tidak berlanjut dengan merebut umat apalagi dengan iming-iming materi. "Sikap pluralisme dan toleransi diantara pimpinan dan kader Buddhis perlu dikembangkan dalam menyikapi perkembangan globalisasi dan demokratisasi, " ujar Herman S. Endro yang menjabat Ketua Umum MAGABUDHI periode 1995-2000.

Adapun dalam kaitannya dengan hubungan intern umat Buddha mazhab Theravãda, diharapkan para pandita dan pimpinan organisasi mazhab Theravãda dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya perdamaian melalui dialog, seminar, atau lokakarya antar agama. Pihak MAGABUDHI juga mengusulkan pendirian Pusdiklat Theravãda dan sekretariat bersama dari organisasi dan lembaga yang berada dibawah asuhan Dhamma STI.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh wakil MAGABUDHI itu, Presiden mengharapkan agar dapat bersabar menunggu Dirjen Bimas Buddha karena masalah birokrasi. Kepada umat Buddha, Presiden menganjurkan umat Buddha tetap giat dalam kegiatan keagamaan dan tidak mencampuradukkannya dengan masalah politik. (bch/laporan: Anya Kariko ASP)

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!