[31 Oktober 2003]

BuddhistOnline.com - Bagi sebagian umat Buddha yang mengikuti mazhab Theravada di Indonesia mungkin kurang begitu mengenal Keberadaan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI). Bukan suatu hal yang mengherankan memang. Di samping keanggotaannya yang sebatas lingkungan pandita dan upacarika, juga dari pihak MAGABUDHI sendiri jarang ada publikasi untuk masyarakat umum.

Yang cukup mengenal MAGABUDHI pun kadang-kadang agak bingung dengan perilaku dari beberapa anggotanya yang kadang terkesan kurang pantas. Mulai dari yang belum divisuddhi sebagai upasaka, berperilaku 'tukang teror', sampai yang pakai kaos oblong ketika ikut puja bhakti. Bahkan terkadang timbul pertanyaan mengenai kriteria keanggotaannya. Apakah hanya main-main atau bagaimana. Kebingungan juga timbul ketika beberapa tahun yang lalu tersiar kabar kalau pihak MAGABUDHI sempat berseteru dengan WALUBI.

Agar bisa mendapat jawaban langsung dari sumbernya mengenai semua kebingungan semacam itu, beberapa waktu lalu BuddhistOnline.com telah melakukan wawancara panjang lebar via e-mail dengan Anyakariko Alvin, Sekretaris Jendral MAGABUDHI 2000-2005 seputar keanggotaan MAGABUDHI dan berbagai isu sekitarnya. Jadi, tahan dulu penilaian Anda terhadap MAGABUDHI sebelum menyimak sebagian petikan wawancaranya di bawah ini.

Bagaimana pandangan Anda mengenai keberadaan MAGABUDHI sekarang dibanding tahun-tahun sebelumnya?
keberadaan MAGABUDHI sekarang lebih menitik beratkan pembinaan umat Buddha Theravada dalam kerjasama dengan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI), KASI, dan forum lintas agama. Sementara, keikutsertaan dengan politik praktis di Indonesia sudah sangat berkurang.

Keikutsertaan MAGABUDHI dalam politik praktis itu sendiri bentuknya bagaimana?
Misalnya, anggota MAGABUDHI yang aktif dalam organisasi politik pada saat kampanye nanti diminta untuk tidak aktif sebagai pandita dan tidak boleh menggunakan sarana yang ada di dalam kegiatan keagamaan untuk kepentingan politiknya.

Bagaimana MAGABUDHI menghadapi munculnya organisasi sejenis yang juga membawa nama Theravada? Adakah tindakan tertentu dalam menghadapinya?
Umat Buddha Theravada dipersilahkan memilih organisasi mana yang paling sesuai dengan idealisme dan kebutuhan mereka. Tindakan yang diambil adalah dengan mempererat forum kerja sama antara STI, MAGABUDHI, WANDANI, PATRIA dan umat Buddha Theravada yang dibina oleh kami. Forum ini dikenal dengan istilah Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI).

Sepanjang pengetahuan saya, MAGABUDHI sendiri tidak pernah melakukan konfrontasi baik langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi-organisasi lain baik Buddhis ataupun non Buddhis. Beberapa waktu yang lalu kami hanya menarik diri dari keanggotaan WALUBI yang baru karena sudah tidak sesuai dengan misi WALUBI yang lama. Banyak orang salah mengerti seolah-olah WALUBI lama jaman almarhum Bhante Giri sama dengan WALUBI yang sekarang karena memakai singkatan yang sama yaitu WALUBI padahal kepanjangan katanya saja sudah berbeda, apalagi kenyataan di lapangan.

Sejumlah pihak menyoroti soal kualitas para pandita anggota Magabudhi. Sebenarnya, selama ini apa saja kriteria yang dipakai dalam memutuskan seseorang layak diangkat jadi pandita MAGABUDHI?
Kriteria pandita Theravada yang diangkat PP MAGABUDHI adalah seorang upasaka/upasika yang menghayati kehidupan rohaniwan (sesuai
dengan etika pandita) yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, membabarkan ajaran Agama Buddha yang bersumber pada
Tipitaka Pali serta membina dan melayani umat Buddha di dalam kehidupan mental spiritual.

Selain dengan kriteria diatas, pada saat interview akan terlihat kematangan kepribadian seorang calon pandita yang merupakan salah satu syarat batiniah sekaligus menjadi patokan utama yaitu mempunyai pengabdian yang tulus dan ikhlas pada Agama Buddha. Walaupun terjadi peningkatan kualitas tetapi masih cukup jauh dari idealisme yang kita cita-citakan. Untuk itu diharapkan masukan dari seluruh keluarga besar KBTI dan dari mereka yang masih peduli untuk kemajuan kita bersama.

Beberapa waktu lalu, dari salah satu kota terdengar kabar bahwa perekrutan calon pandita baru masih terkesan kurang serius. Bahkan salah seorang pandita yang baru saja dilantik ternyata belum pernah divisuddhi sebagai upasaka. Bagaimana pihak PP MAGABUDHI menanggapi soal seperti itu?
Kami akan sangat-sangat berterima kasih apabila ada yang bersedia memberi informasi kepada kami sehingga bisa kami proses lebih lanjut demi kepentingan kita bersama. Karena pada dasarnya seorang pandita Theravada adalah seorang upasaka/upasika (yang menerima Pancasila) yang bersedia menerima tambahan tiga sila. Kami mempercayai apabila seseorang yang mengatakan/menulis sudah divisuddhi. Mungkin saja terjadi kecerobohan tanpa menanyakan kembali / reconfirmation.

Apakah kejadian seperti itu wajar? Mengapa hal semacam itu bisa terjadi?
Jelas hal ini diluar kewajaran. Namun, sampai saat ini kami masih menemukan kendala dalam pembuktian apakah seseorang sudah / belum menerima visuddhi upasaka/upasika dari seorang bhikkhu. Contohnya, saya sendiri menerima visuddhi upasaka dari Bhante Vijano (Vin) lebih dari 24 tahun yang lalu tanpa menerima sehelai kartu visuddhi.

Adakah tindakan yang akan dilakukan oleh PP MAGABUDHI?
Kami mempercayai apabila seseorang mengatakan sudah divisuddhi dengan menyebutkan siapa nama bhikkhu, vihara dan kapan dilakukan
visuddhi. Apabila orang tersebut berdusta maka dia sendiri yang akan menanggung akibat karmanya.

Bagaimana sebenarnya proses perekrutan pandita baru oleh MAGABUDHI?
Proses perekrutan dimulai dari seorang upasaka/upasika yang mempunyai bakat dan minat untuk mendalami Buddha dhamma baik melalui puja bakti, Dhamma class ataupun mengikuti kursus dasar Buddha Dhamma. Apabila upasaka/upasika tersebut lebih serius mendalami Dhamma baik melalui pabajja samanera sementara ataupun mengikuti kursus Dhamma Duta maka upasaka ini bisa direkrut menjadi anggota MAGABUDHI sebagai seorang upacarika. Ia diharapkan dapat memberikan Dhammadesana dan memimpin semua upacara Agama Buddha kecuali perkawinan. Dengan berjalannya waktu maka pengurus cabang atau padesanayaka STI bisa mengusulkan kepada pengurus pusat melalui pengurus daerah untuk dicalonkan sebagai pandita muda.

Siapa yang memutuskan seseorang bisa diangkat sebagai pandita? Apakah selalu PP?
Yang memutuskan PP MAGABUDHI dengan proses pencalonan dimulai dari pengurus cabang. Pencalonan dimulai dari pengurus cabang atau padesanayaka STI, kemudian usulan itu dimusyawarahkan oleh dewan pertimbangan pandita daerah dengan mendengar masukan dari padesanayaka STI untuk diteruskan ke pengurus pusat. Dewan pertimbangan pandita pusat atau pengurus PP MAGABUDHI yang diberi tugas menguji akan menguji kelayakan sang calon. Setelah lulus maka PP MAGABUDHI akan melaksanakan upacara dan bhikkhu STI yang memvisuddhi. Jelasnya, seorang pandita Theravada diangkat oleh bhikkhu STI atas persetujuan PP MAGABUDHI.

Beberapa waktu lalu MAGABUDHI mengeluarkan ketetapan mengenai etika pandita. Bagaimana sebenarnya sifat ketetapan itu? Apakah merupakan peraturan atau hanya sekedar himbauan? Bagaimana jika ada pandita yang berlaku tidak sesuai dengan etika pandita itu? Adakah sanksinya?
Etika pandita adalah salah satu syarat batiniah dari seorang pandita. Jelas etika pandita bukan hanya sekedar himbauan atau peraturan tapi sesuatu syarat batiniah yang essential.

Apabila ada oknum pandita yang bertindak tidak sesuai dengan etika pandita, ada beberapa proses yang harus dilalui dimulai dengan melakukan pembinaan baik secara pendekatan personal oleh seorang romo pandita yang lebih senior jenjangnya ataupun secara organisatoris melalui teguran lisan sampai teguran tertulis dengan melalui periode-periode waktu tertentu. Apabila segala cara sudah tidak berhasil maka pengurus cabang melaporkan oknum pandita tersebut kepada pengurus pusat melalui dewan pertimbangan pandita daerah jika perlu diberhentikan (sesuai) Piagam Kepanditaan pasal 15.

Informasi yang pernah kami dengar, dahulu keanggotaan MAGABUDHI kebanyakan hanya berdasar pada faktor "yang ada hanya itu" dan 'senioritas' sehingga terkesan sistem penyaringan anggota hanya asal-asalan tanpa melihat kualitas calon anggota, yang penting ada yang mau jadi pandita. Masihkah alasan itu dipakai sebagai faktor utama dalam pengangkatan pandita baru sekarang?
Untuk daerah-daerah tertentu tetap masih ada tetapi sudah jauh-jauh berkurang. Ada pepatah kalau tidak ada rotan akarpun jadi. Perbandingan 'rotan' dengan 'akar' dari tahun ketahun makin membaik dan dalam 10 -15 tahun mendatang mudah-mudahan hampir dapat dikatakan yang ada semua 'rotan'. Jakarta dan Tangerang sudah boleh dikatakan (telah) 'bebas' dari 'akar'.

Adakah ketentuan mengenai pakaian seragam pandita MAGABUDHI? Bagaimana dengan adanya pandita MAGABUDHI yang kalau ke vihara hanya pakai kaos oblong?
Para romo pandita diharuskan mengenakan seragam pada hari hari raya Agama Buddha atau pada saat memberikan Dhammadesana. Jangankan para romo pandita, umat Buddha saja diharapkan memakai pakaian yang pantas pada saat puja bakti. Kalau melakukan kerja
bakti seperti bakti sosial, dan lain-lain diperkenankan menggunakan kaos.

Saat itu bukan sedang ada bakti sosial. Malah sedang ada peringatan Hari Tri Suci Waisak dan dihadiri oleh Bhikkhu STI...
Dimohon bantuannya untuk melaporkan ke Ketua Pengurus Cabang MAGABUDHI setempat dan tembuskan ke PP MAGABUDHI via email saja sudah cukup. Kami akan sangat berterima kasih bahwa masih ada yang mempunyai visi yang sama di dalam Keluarga Buddhis Theravada Indonesia sehingga bersedia saling mengingatkan kami semua.

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!