[28 Januari 2004]

BuddhistOnline.com - Entah mengapa, soal tingkat keramahan pengurus vihara di Indonesia pada umumnya masih saja sering menjadi keluhan. Dan isi keluhannya ternyata tidak hanya terbatas soal kurang friendly dalam menyambut umat Buddha yang datang untuk ikut puja bhakti, tetapi juga menyangkut hal lain. Dalam hal pengurusan perkawinan di vihara, misalnya. Orang baru bertanya soal tata caranya saja sudah langsung disuguhi 'muka perang' dari sang pengurus. Itupun masih disertai dengan pemaksaan menjadi upasaka-upasika yang dibarengi dengan alasan dan ancaman yang menggelikan. Apa boleh buat, memang begitulah gambaran isi keluhan salah seorang calon pengantin beragama Buddha yang dikirim ke milis samaggiphala@yahoogroups.com beberapa waktu lalu.

Dalam postingnya, si pengirim keluhan yang tidak menyebut nama aslinya itu bercerita bahwa meskipun calon istrinya bukan seorang Buddhis tetapi mereka sudah sepakat untuk pemberkahan perkawinannya akan dilakukan secara Agama Buddha Theravada di salah satu vihara di Jakarta. Namun, alih-alih mendapat kemudahan dan keterangan yang memuaskan, hanya kekecewaanlah yang diperolehnya ketika mencoba mengurusnya. Dari pertama, ia langsung mendapat sambutan yang kurang ramah dari seorang pengurus vihara yang ternyata adalah seorang pandita pula.

Yang bikin si Jack (sebut saja namanya begitu) tambah kecewa dan dongkol, begitu tahu calon istrinya adalah penganut agama lain, sang pengurus itu malah langsung pasang 'muka perang' alias tampang yang tidak bersahabat. Sudah begitu, calon istrinya diharuskan jadi upasika dulu dengan alasan 'aneh' dan 'kekanak-kanakan', yaitu agar pikirannya bisa 'dibuka' dengan Dhamma. Lebih parah lagi, masih menurut si pandita yang terhormat itu, menjadi upasaka atau upasika itu "merupakan semacam 'jaminan' agar kita harus setia kepada Agama Buddha"...

"Serem amat ya? Memangnya kalau suatu hari saya pindah agama, (apa) saya bakal dikutuk jadi kodok? Sembarangan," ujar si calon pengantin dengan gusar, "Saya 'kan jadi malu, karena sudah sering promosi ke calon istri bahwa umat Buddha itu benar-benar friendly. Kesal deh."

Rupanya, "Yang begitu memang sangat sering terjadi. Perlu pembinaan soft skill 'kali ya...," komentar Selamat Rodjali dari Dhamma Study Group Bogor mendengar cerita di atas itu, "Pada akhirnya mereka yang notabene simpatisan potensial Buddhis Theravada menjadi banyak yang upacara di tempat ibadah sekte atau agama lain, karena urusan nikah tidak mungkin ditunda (hanya) gara-gara perlu belajar atau jadi upasaka atau upasika."

Dengan kata lain, "Tanpa disadari oleh romo pandita Buddhis Theravada itu, calon pengantin tadi dipaksa untuk menganut sekte atau agama lain. Kenapa? Karena pengantin biasanya wajib mengucapkan janji saat upacara di tempat ibadah dan setelah itu (biasanya) pengantin selalu berupaya memenuhi janji 'sakral'nya," sambung Selamat yang sering memberikan Dhammadesana di berbagai vihara itu.

Meskipun demikian, ia menegaskan, "Warning di atas janganlah dipandang bahwa saya menyetujui 'asal nikahin' orang di Vihara Theravada. Sebaliknya, saya memandang perlu adanya peningkatan soft skill bagi para pandita, baik lokapalasraya maupun non-lokapalasraya, sehingga diharapkan adanya satu ucapan yang bijak atas para calon pengantin 'potensial' Buddhis Theravada dan hakikat upacara pernikahan di vihara."

Sebenarnya sih kalau menurut UU Perkawinan 1974, "Pengesahan alias pemberkahan itu hanya bisa dilakukan untuk pasangan yang satu agama. Makanya, pasangan yang berbeda agama biasanya diminta untuk memilih agama yang sama supaya tidak melanggar UU. Kalau belum buddhis, kemudian memilih Agama Buddha (untuk pemberkahan perkawinannya), biasanya memang diminta untuk divisudhi dulu. Itupun kalau masih ada waktu dan si calon pengantin mau," kata Silakumaro Tonny Coason yang pernah menjabat sebagai kepala pengurus salah satu vihara di Jakarta.

Kalau belum mau mengikuti visudhi menjadi upasaka atau upasika, "Di Jakarta sini ada yang pakai surat pernyataan. Si calon pengantin yang belum Buddhis itu membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai atau segel bahwa dia memilih menganut Agama Buddha dan disertai dengan tanda tangan 1-2 temannya sebagai saksi," lanjut Tonny.

Sebagai informasi tambahan, saat ini sejumlah vihara sudah mengharuskan setiap calon pengantin maupun calon upasaka-upasika untuk ikut pelajaran Agama Buddha terlebih dahulu selama beberapa minggu sebelum hari H-nya. Di Jakarta, salah satunya adalah Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Di vihara yang berada di daerah Sunter itu, umat yang ingin divisudhi menjadi upasaka dan upasika, terlebih dahulu harus ikut Kursus Dasar Agama Buddha sebanyak 2 kali pertemuan yang merupakan program MAGABUDHI. Kursus diadakan hampir selalu setiap menjelang hari suci Agama Buddha.

"Jadi, pasangan-pasangan yang belum divisudhi, biasanya ikut kursus itu dulu. Tapi kalau waktunya mepet, tanggal kawin sudah dekat dan kursus masih lama, diberi dispensasi untuk buat pernyataan saja, tapi setelah perkawinan berlangsung, dianjurkan ikut kursus. Oh ya, bagi yang tidak mampu, bisa ikut tanpa dipungut biaya kok," terang Tonny yang sekarang menjabat sebagai ketua umum salah satu organisasi pemuda Buddhis.

Yang jadi masalah, "Seharusnya semuanya itu disampaikan secara persuasif dan ramah kepada calon pengantin. Kalau dalam praktek terjadi kekeliruan atau hal yang kurang menyenangkan, maka perlu diluruskan," tegas Tonny di akhir wawancara.

Sayangnya, ketika pihak BuddhistOnline.com mencoba menghubungi si Jack, yang menggunakan nama samaran "g3ntl3mans_jack", untuk meminta informasi lengkap nama vihara dan pandita yang dimaksud olehnya itu, tidak ada tanggapan darinya. Mudah-mudahan acara pemberkahan perkawinannya di vihara telah berjalan lancar tanpa usikan dari si 'muka perang' nan terhormat tadi... (ben-ch)

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!