[17 Juni 2004]

BuddhistOnline.com - Ini masih soal dicopotnya jabatan Mahanayaka Sangha Theravada Indonesia (STI) secara tiba-tiba dalam Pasamuan Agung STI 2004 di Jakarta belum lama ini. Menganggap keputusan tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan di benak umat Buddha Indonesia pada umumnya, Y.M. Sri Paññavaro Mahathera sebagai bhikkhu yang memegang jabatan Mahanayaka STI untuk masa bakti 2000-2005 pada hari ini, 17 Juni 2004, membuat penjelasan tertulis terkait hal tersebut yang telah dikirimkan ke berbagai pihak sore hari tadi. BuddhistOnline.com pun sudah mendapatkan salinannya. Semoga penjelasan itu dapat menjernihkan pandangan-pandangan keliru yang sempat bermunculan di sana sini, termasuk pernyataan ceroboh dari sejumlah pihak bahwa Bhante Pañña mengundurkan diri dari jabatan Mahanayaka STI yang ternyata pada kenyataannya diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir (kalau tidak bisa disebut dicopot). Berikut ini isi penjelasan tersebut yang kami ketik kembali secara lengkap sesuai aslinya, tanpa diedit. (ben-ch)

Penjelasan

Sehubungan dengan beredarnya beberapa berita yang berlainan, perlu saya memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasamuan Agung Sangha Theravada Indonesia yang berlangsung di Jakarta, pada tanggal 8 Juni 2004 telah memutuskan untuk menghapus jabatan Mahanayaka (Kepala Sangha) dari struktur Sangha Theravada Indonesia karena dipandang bisa rancu dengan jabatan Sanghanayaka (Ketua Umum).
2. Saya sebagai bhikkhu yang memegang jabatan Mahanayaka untuk masa bakti 2000-2005 menerimanya dengan baik.
3. Saya hanya sedikit menyampaikan pandangan pada waktu terjadi pembahasan tentang masalah Mahanayaka tersebut karena sebagai bhikkhu yang menjabat Mahanayaka posisi pandangan saya akan bernilai subyektif bila saya menyampaikan banyak argumen.
4. Beberapa hari setelah keputusan tersebut, banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik secara langsung maupun melalui berita internet. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saya mengalami kesulitan yang cukup tinggi.
5. Pertanyaan itu antara lain: Bila kedua jabatan itu membuat kerancuan, apakah yang membuat rancu telah diperingatkan supaya meluruskannya? Bila diskripsi jabatannya yang membuat rancu, mengapa diskripsi itu tidak diubah dan selanjutnya harus ditaati? Mengapa jabatan Mahanayaka harus langsung dihapus sebelum genap satu masa bakti? Apakah yang menjabat Mahanayaka mempunyai kesalahan sangat besar ataukah kerancuan itu sangat berbahaya bagi Sangha Theravada Indonesia, tidak mungkin diperbaiki, sehingga harus langsung dihapus?
6. Saya sebagai pribadi yang pernah menjabat Mahanayaka tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut karena saya sebagai pihak yang dikenai keputusan, bukan pembuat keputusan.
7. Saya mengharap Dewan pimpinan Sangha (Karaka Sangha Sabha) Sangha Theravada Indonesia sebagai institusi yang menjalankan semua keputusan pasamuan Agung, bisa memberikan penjelasannya. Selain mempunyai fungsi ke dalam (bagi para bhikkhu anggotanya), Sangha Theravada Indonesia juga mempunyai fungsi ke luar: membina moral serta perilaku umat Buddha. Penjelasan resmi yang benar (supaya tidak banyak versi) tentu akan melenyapkan kebingungan umat, sekaligus sebagai pendidikan dan keteladanan Sangha Theravada Indonesia kepada masyarakat.
8. Kepada Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia saya menyampaikan penghargaan atas segala perhatiannya. Kepada segenap umat Buddha, saya sangat mengharapkan untuk selalu berpegang pada Dhamma.

Yogyakarta, 17 Juni 2004

Sri Pannavaro

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!