[30 Juli 2004]

BuddhistOnline.com - Sayangnya orang yang sempat dengan congkak mengatakan bahwa umat Buddha akan segera melupakan begitu saja persoalan jabatan Mahanayaka yang ditiadakan secara tiba-tiba dan juga menuduh umat Buddha telah mencampuri urusan Sangha, justru tidak ikut hadir dalam pertemuan di Vihara Saddhapala, Jakarta pada 1 Juli 2004 lalu. Padahal itulah saat yang tepat bagi si congkak untuk membuktikan langsung sangkaannya yang sangat tidak cerdas dan bernada merendahkan tingkat kekritisan umat Buddha itu, dan sekalian bisa menunjukkan tingkat kecerdasannya ketika dicecar berbagai pertanyaan oleh PP MAGABUDHI, PP WANDANI, DPP PATRIA, dan sejumlah aktivisi buddhis dari Jakarta dan Tangerang yang hadir pada malam itu menyangkut penghapusan jabatan Mahanayaka. Namun akhirnya, dari Sangha Theravada Indonesia (STI) yang hadir pada malam itu adalah Y.M. Jotidhammo Thera (Upa Sanghanayaka STI) dan Y.M. Bhikkhu Dhammakaro (Wakil Sekjen STI).

Pertemuan malam itu memang khusus membahas mengenai kabar dihapusnya posisi Mahanayaka dari struktur organisasi STI. Tanya jawab pun berlangsung cukup seru selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 20.15 hingga 21.30 WIB. Apa saja yang ditanyakan dan bagaimana tanggapan dari kedua bhikkhu, terutama dari Bhante Joti? Semuanya dilaporkan oleh Dharmanadi Chandra dari Jakarta seperti berikut ini.

Dalam pengantarnya, Bhante Jotidhammo mengatakan bahwa sampai hari itu ia belum mendapat mandat resmi dari Sanghanayaka untuk menjelaskan atas nama Sangha (STI). Jadi, kehadiran para bhikkhu pada malam itu adalah dalam kapasitas pribadi (saat itu Sanghanayaka masih berada di luar negeri).

Mengenai berita penghapusan posisi Mahanayaka:
Memang benar ada penghapusan posisi Mahanayaka dalam struktur organisasi Sangha (STI), karena dirasakan ada kerancuan pada kedua posisi itu, yaitu: Mahanayaka (Kepala Sangha) dan Sanghanayaka (Ketua Umum Sangha). Karena kerancuan ini, kemudian Sangha mengambil keputusan menghapus butir 1, 2, dan 3 dari Piagam STI yang mencantumkan posisi Mahanayaka sebagai Kepala Sangha.

Meskipun butir 1, 2, dan 3 itu dihapus, sebetulnya masih ada ketentuan tentang Thera Samagama (Dewan Sesepuh) yang masih berlaku. Thera Samagama bisa mengadakan rapat, menunjuk siapa yang menjadi Mahanayaka di antara mereka; namun Mahanayaka disini harus dibuatkan uraian tugasnya di mana Mahanayaka hanya mengepalai Thera Samagama (Dewan Sesepuh). Hal ini memang berbeda dengan keadaan umum di luar negeri, di mana pimpinan tertinggi Sangha adalah Mahanayaka. Penyempurnaan struktur ini dimaksudkan untuk regenerasi.

(Dilanjutkan dengan pembacaan isi SK Persamuhan Agung 2004 oleh Bhante Dhammakaro dan memang benar telah terjadi penghapusan posisi Mahanayaka).

Ada bhikkhu yang ketika dikonfirmasikan mengenai kebenaran berita ini oleh PP MAGABUDHI, ia menjawab: "... kok percaya?" Ada juga beberapa bhikkhu yang mengatakan kepada para umat maupun aktivis Buddhis bahwa "Ini urusan Sangha, umat tidak perlu mencampuri."
Memang tidak sepantasnya bhikkhu berkata demikian. Umat dan bhikkhu saling membutuhkan.

Beberapa bhikkhu yang ditanyakan oleh umat mengatakan bahwa Buku Dhammapada Atthakatha terbitan Vidyasena menjadi bukti penyalahgunaan stempel STI oleh Mahanayaka. Sedangkan wawancara BuddhistOnline.com dengan Bhante Jagaro yang saat Pasamuan Agung menjadi Pimpinan Sidang mengatakan bahwa buku yang menjadi masalah adalah Angutara Nikaya. Mana yang benar?
Yang menjadi permasalahan adalah buku Dhammapada Atthakatha. Di situ memang tercantum sambutan Bhante Pannavaro dengan jabatan Maha Sanghanayaka dan stempel STI. Padahal stempel hanya untuk (dipakai) Karaka Sangha Sabha. Semua ini sebetulnya kekeliruan dari Vidyasena selalu penerbit. Pada cetakan pertama, tahun 1997, buku itu memang mencantumkan Sambutan Bhante Pannavaro selaku Sanghanayaka, lengkap dengan stempel STI (karena memang saat itu Bhante Pannavaro adalah Sanghanayaka dan berwenang menggunakan stempel STI). Kemudian pada terbitan kedua, tahun ini, sambutan yang sama dimuat apa adanya, tetapi tanggal sambutan dibuang, jabatan Bhante Pannyavaro ditulis sebagai Maha Sanghanayaka dan ada stempel STI (karena memang diambil dari cetakan pertama). Seharusnya Vidyasena tetap memuat sambutan seperti semula, tidak menghapus tanggal sambutan, tidak menggantikan jabatan Bhante Pannavaro, sehingga penggunaan stempel tidak bermasalah.

(Dari penjelasan ini, jelas Sangha telah mengangkat bukti yang keliru. Sayangnya, bukti ini dijadikan salah satu alasan yang cukup kuat untuk menghapus Mahanayaka. Padahal, Vidyasena dengan penuh itikad baik telah mengirim surat kepada Sangha untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.)

Banyak beredar pendapat bahwa ada 'sesuatu' dibalik pengambilan keputusan ini mengingat keputusan menghapus posisi Mahanayaka terkesan sangat mendadak, terlalu dipaksakan, mengambil bukti yang keliru. Apakah tidak ada konspirasi di balik semua ini?
(Atas pertanyaan ini, Bhante Jotidhammo memilih tidak menjawab dan mencatat dulu pertanyaannya untuk diteruskan kepada Sangha.)

Membela individu:
Keputusan ini dinilai umat sebagai kurang wajar, karena menghapuskan suatu posisi pada saat masa bakti belum berakhir. Berita ini menjadi besar, karena terkait dengan tokoh yang menduduki jabatan tersebut
(Menanggapi hal ini, seorang umat menyahut: "Bhante, karena ada ketidakwajaran, maka kami membela Bhante Pannyavaro. Begitu pula kalau suatu saat Bhante Jotidhammo yang diturunkan dengan cara tidak wajar, kami akan membela. Termasuk juga kalau Bhante Dhammasubho diturunkan dengan cara demikian, kami semua pasti akan membela. Jadi jangan berpikir ini hanya karena Bhante Pannyavaro. Ketidakwajaran itulah yang keliru.")

Mengenai cara pemungutan suara untuk keputusan penghapusan Mahanayaka:
Pengambilan keputusan ini sudah sesuai mekanisme organisasi, yaitu pemungutan suara. Sanghanayaka itu dipilih secara langsung oleh persamuhan, sedangkan Mahanayaka dipilih oleh Thera Samagama. Tetapi Thera Samagama inipun dipilih oleh persamuhan. Memang tidak semua bhikkhu punya hak suara. Suara itu ada pada bhikkhu perwakilan daerah.

(Sayangnya, para bhikkhu senior kita sekarang kekurangan hak suara. Dari 5 bhikkhu Thera Samagama, hanya punya 1 hak suara. Bandingkan dengan bhikkhu muda lainnya, yang punya hak suara masing-masing. Mengenai hal ini, ada yang mengusulkan agar organisasi Sangha benar-benar menjadi organisasi moral religius, dan tidak harus meniru organisasi massa atau politik yang selalu mengutamakan perhitungan suara atau demokrasi. Sangha perlu mengutamakan kemufakatan di atas pemungutan suara. Di berbagai belahan bumi, pemimpin agama berlangsung selamanya, karena pimpinan agama itu figur. Misalnya, Paus bagi umat Katholik, Khomeini di Iran, Dalai Lama di Tibet, Sangharaja di Thailand, dsb. Mereka tidak pernah diturunkan dengan dalih demokrasi. Mengapa Sangha tidak melihat bentuk organisasi agama di luar STI? Kalau pemungutan suara menjadi cara utama, suatu ketika bisa saja terjadi penyusupan pada organisasi STI, beberapa orang menjadi bhikkhu sementara, lalu para bhikkhu muda itu ikut pasamuan dan karena jumlahnya lebih banyak maka suaranya menentukan kebijaksanaan. Hal ini bisa menimbulkan dampak kurang baik bagi perkembangan Sangha. Bhante Jotidhammo menerima saran ini dengan baik, dan mencatat. Beliau berpendapat memang seyogyanya lamanya masa kebhikkhuan diperhatikan.)

Ada berita bahwa setelah jabatan Mahanayaka dihapuskan, nanti tahun depan Sanghanayaka naik menjadi Mahanayaka, apakah benar?
Bhante Jotidhammo mengatakan bahwa Sanghanayaka akan tetap disebut Sanghanayaka, tidak menjadi Mahanayaka.
(*)

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!