PENGANTAR
Dewasa ini, pengertian tentang ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu adalah sangat kompleks. Sehingga tidak jarang kita dapatkan adanya perbedaan pengertian ataupun definisi yang diberikan oleh ekonom yang satu dengan yang lainya. Pada mulanya pengertian ekonomi, cukup sederhana, yaitu pengaturan administrasi sumber-sumber penghasilan di rumah tangga. Selanjutnya para ekonom mendefinisikan ekonomi dalam pengertian "kekayaan". Sebagai contohnya, Adam Smith dalam bukunya An inquiry into the Nature and causes of Wealth of Nations mendefinisikan ekonomi sebagai disiplin ilmu terapan tentang produksi dan penggunaan kekayaan. Pada saat sekarang definisi dari ekonomi lebih ditekankan pada determinasi dari beberapa permasalahan perdagangan. Sering juga ekonomi didefinisikan dalam pengertian "kesejahteraan" yang mana ekonomi merupakan sarana atau ilmu tentang bagaimana menambah produksi sehingga standard kehidupan atau kesejahteraan masyarakat bisa bertambah.

Para ekonom yang memperhatikan tentang moral akan memberikan definisi ekonomi dalam pengertian yang cukup berbeda. Sebagai contohnya, Alfred Marshal mendefinisikan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang kekayaan materi, tetapi juga suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut Milton Spenser dalam bukunya Contemporary Economics mendefinisikan ekonomi sebagai "Suatu cara masyarakat memilih jalan yang tepat untuk memperdayagunakan sumber-sumber kekayaan yang terbatas, yang mana mempunyai beberapa penggunaan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan dan manfaat lain untuk konsumsi saat sekarang dan yang akan datang". Mengingat sumber-sumber kekayaan yang sangat terbatas dan keinginan manusia akan keyaaan yang tidak terbatas, maka manusia yang bertanggung jawab harus menggunakan sumber-sumber kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya.

Para ekonom modern menganggap bahwa manusia adalah mahluk berpikir dan motivasi-motivasi yang ada pada dirinya berdasar pada faktor-faktor ekonomi. Tidak seperti hewan yang dalam pemenuhan kebutuhannya sangat sederhana dan pada umumnya terbatas pada keperluannya; manusia memiliki keinginan (wants) yang tidak terbatas. Manusia mempunyai tendensi untuk memenuhi keinginan akan materi yang lebih banyak, dan pada kenyataannya keinginan tersebut tidak ada batasnya. Di jaman modern ini kekayaan materi atau pendapatan pribadi (per capita income) dijadikan sebagai ukuran kemakmuran suatu masyarakat atau suatu bangsa. Produksi dipacu setinggi-tingginya, tanpa memperhatikan harga atau nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan lingkungan. Tidak jarang materi hanya ditujukan untuk pemuasan nafsu-nafsu indera dari manusia. Suatu hal yang dominan dari para ekonom di dunia barat adalah adanya kenyataan bahwa motif dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan kemauan mereka untuk menyediakan solusi terbaik untuk beberapa masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan politik

PEMBAHASAN
I. Kondisi perekonomian di India pada Abad ke 6 SM
Keadaan perekonomian di India pada abad ke 6 SM dalam masa transisi dari sistem perekonomian yang menitik-beratkan pada sektor pertanian ke sistem perekonomian yang menitik-beratkan pada sektor perdagangan. Bisa dikatakan bahwa kedua sektor, yaitu negara (pemerintah) dan swasta, memegang peranan yang cukup penting dalam usaha menyediakan lapangan kerja dan mengembangkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada zaman Sang Buddha, meskipun kedua sektor tersebut memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi, tetapi pengaruh sektor swasta adalah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya beberapa multi-milioner (mahasetthi), seperti Visakha, Anathapindika, dan sebagainya, yang menguasai sebagian perekonomian yang ada pada waktu itu. Pada umumnya, tanah yang ada dikuasai oleh para raja atau pemimpin yang berkuasa, sedangkan perdagangan dikuasai oleh sektor swasta.

Tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada pada waktu itu bisa dilihat dari Kitab Jataka dan beberapa sutta seperti Tamo-tama Parayana Sutta, Kutadanta Sutta, dan sebagainya. Menurut sumber-sumber yang ada, mereka yang bekerja di bawah raja bisa dikelompokkan menjadi 25 kelompok yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di antaranya para prajurit, tukang masak, tukang potong rambut, pencuci, sekretaris, pembuat barang-barang kerajinan, akuntan, penjaga gajah, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang bekerja diluar kerajaan bisa dibagi menjadi 18 kelompok, seperti tukang kayu, pandai besi, tukang batu, pengrajin kulit, pot, gading, tukang jagal, pemburu binatang, pelaut, dan masyarakat yang bekerja dalam bidang transportasi, perdagangan, dan sebagainya.

Pada abad ke 6 SM, perdagangan barter sudah mulai ditinggalkan dan perdagangan dengan cara menilai barang dengan uang sudah mulai populer. Hampir semua transaksi perdagangan dilakukan dengan dengan alat pembayaran yang disebut dengan kahapana, sebuah logam (perunggu) yang beratnya sekitar 146 biji padi. Selain itu para pedagang menggunakan surat kuasa (seperti cek) yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Demikian juga disebutkan bahwa sistem perbankan sudah dikenal. Mereka menggunakan meminjamkan uang kepada mereka yang memerlukan, dan interest (bunganya) ditentukan oleh hukum yang ada pada waktu itu. Sebagai contohnya, menurut hukum tersebut jika seseorang menabung, maka dia akan mendapatkan bunga dengan rate of interest 18 % per tahun.

II. Tinjauan tentang materi atau kekayaan
Dari apa yang telah kita bahas di atas, kita dapat mempunyai gambaran bahwa definisi ekonomi adalah sangat kompleks. Dalam pengertian yang luas, ekonomi menyangkut semua aktivitas untuk mendapatkan kekayaan dan dalam pengertian yang lebih sempit, ekonomi mempelajari tentang motif yang digunakan oleh setiap orang untuk melindungi dan memuaskan segala keinginannya. Dalam hal ini, ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu mempelajari tentang beberapa sebab di mana adanya ketergantungan materi dan kesejahteraan manusia dan juga beberapa sebab yang mempengaruhi dan mengontrol produksi barang-barang kebutuhan, cara penjualannya, dan sebagainya.

Dikarenakan adanya keterkaitan semua aktivitas dan motif manusia dalam semua aspek ekonomi, maka ekonomi, menurut pandangan Agama Buddha, mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu etika. Pada dasarnya Agama Buddha adalah agama yang mementingkan etika dan perkembangan karakter individu. Menurut Agama Buddha, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bervariasi, pada akhirnya harus ditujukan pada perkembangan moral dan perkembangan batin. Perlu diingat bahwa Agama Buddha tidak menentang manusia mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sang Buddha dalam beberapa khotbah-Nya menerangkan bahwa materi adalah penting dalam kehidupan kita. Tetapi materi bukanlah satu-satunya tujuan yang harus dikejar-kejar dengan semua cara; materi sebaiknya digunakan sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual yang lebih tinggi. Jadi, materi atau kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang menunjang kehidupan spiritual seseorang. Hal ini bisa kita lihat dari kisah yang menceritakan bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada orang yang kelaparan. Pada suatu ketika Sang Buddha menerima murid yang datang dari jauh, yang kelihatan lelah, sehingga Beliau memerintahkan kepada para Bhikkhu untuk memberi makanan kepada orang tersebut, baru setelah makan Beliau mengajarkan Dhamma. Kelaparan sendiri dikategorikan sebagai salah satu penyakit (dalidda paramam roga).

Jika pengumpulan kekayaan hanya merupakan suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, maka hasilnya sering kita dapatkan ketidak-puasan. Kita seharusnya menganggap kekayaan sebagai sesuatu untuk dinikmati dengan orang yang lain. Seandainya manusia dapat menyebarkan cinta kasihnya kepada mahkluk lain, tanpa adanya anggapan tentang perbedaan ras, warna kulit, dan sebagainya, maka dia akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Dalam hal ini kebahagiaan bukan datang dari tanha, kebahagiaan yang diliputi oleh self-centred idea (untuk dirinya sendiri), tetapi hal tersebut merupakan kebahagiaan yang muncul dari chanda, kebahagiaan yang muncul dengan harapan orang lain juga ikut bahagia. Hal ini sangat penting untuk dijadikan pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Sebaiknya semua produksi ditujukan untuk kebahagiaan orang banyak, bukan untuk tujuan pribadi tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

Kata STQ = artha (Sansekerta) dapat diartikan sebagai barang, uang, kekayaan, dan lain-lain. Dalam bahasa Pali kata attha mempunyai kedekatan arti dengan kata artha Namun kata attha dalam bahasa Pali mempunyai beberapa arti, salah satunya adalah "sesuatu yang didapat"; tentunya kesejahteraan, baik kesejahteraan fisik (dalam arti kekayaan) dan dalam pengertian spiritual, supreme arahantship. Selain itu, kata attha bisa diartikan sebagai sukses, dan pengertiannya dapat dilihat dari dua level, yaitu: sukses yang berhubungan dengan beberapa aspek ekonomi yang merujuk kepada kesejahteraan materi dan sukses dalam pengertian uttamattha atau kesuksesan tertinggi dimana perkembangan bathin seseorang, setelah melalui praktik dan meditasi yang tekun, bisa merealisasi Nibbana.

Menurut Agama Buddha, materi itu sendiri tidak bisa dianggap jahat atau sebaliknya. Memang pada kenyataannya uang (materi) bisa menjadi sumber pertengkaran, pertikaian dan pembunuhan, sehingga banyak orang berpendapat "uang adalah sumber atau akar dari segala kejahatan" (money is the root of all evils). Tetapi menurut pandangan Agama Buddha, materi bersifat netral dan tergantung pada manusia yang memiliki dan menggunakannya. Jika digunakan untuk kepentingan-kepentingan keagamaan, atau sosial - misalnya untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka materi akan membuahkan manfaat, baik dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Sebaliknya jika materi digunakan untuk kepentingan pemuasan nafsu indera yang berlebihan, maka materi akan membawa kebahagiaan sementara saja.

Agama Buddha tidak pernah melarang pengikutnya untuk mengumpulkan kekayaan (materi), tetapi Sang Buddha selalu mengajarkan bahwa dalam mengumpulkan kekayaan, hendaknya seseorang melakukannya dengan jalan yang benar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki materi atau kekayaan merupakan salah satu sumber kebahagiaan (atthi sukha). Demikian juga akan muncul kebahagiaan jika seseorang dapat menikmati apa yang telah diperolehnya (bhoga sukha). Jika seseorang bekerja keras dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka dia tidak akan jatuh ke dalam hutang (anana sukha). Ketiga macam kebahagiaan tersebut berkaitan erat dengan materi. Lebih lanjut Sang Buddha menerangkan kebahagiaan yang ke empat, yaitu: anavajja sukha (kebahagiaan yang didapat jika seseorang merasa bahwa dirinya telah berbuat sesuai dengan Dhamma). Dalam hal ini Sang Buddha tidak hanya mengajarkan bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga mengajarkan cara-cara yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan Dhamma, agar setelah ia meninggal bisa terlahir di alam-alam bahagia. Dalam Kitab Suci Tipitaka, tidak disebutkan teori-teori ekonomi secara comprehensif, tetapi Kitab Suci Tipitaka menerangkan beberapa pedoman atau petunjuk yang sangat penting dalam hubungannya dengan ekonomi. Meskipun Kitab Suci Tipitaka memuat nasihat-nasihat yang bersifat kuno, lebih dari 2.500 tahun lalu, tetapi nasihat-nasihat tersebut mempunyai relevansi dengan sebagian besar dari teori-teori yang terdapat dalam ekonomi modern.

Pengalaman melalui pembuktian merupakan ciri khas pendekatan yang digunakan dalam Agama Buddha untuk melihat suatu masalah, termasuk beberapa masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Melalui pendekatan empiris inilah Sang Buddha mengajarkan bahwa "semua mahluk hidup karena makanan" atau "sabbe satta aharatthitika". Menyadari akan hal ini, Sang Buddha mengetahui bahwa setiap orang harus menempuh beberapa cara yang diperlukan untuk memperoleh makanan. Dalam hal ini Sang Buddha menganjurkan beberapa jalan dan petunjuk yang sebaiknya dijalankan oleh seseorang sesuai dengan norma-norma kemoralan. Misalnya, Sang Buddha menerangkan tentang norma-norma etika, seperti hukum kamma untuk mengontrol dan membimbing manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini sangat berguna, karena pada kenyataanya, keinginan manusia akan pemuasan nafsu-nafsu indera adalah tidak terbatas. Tidak jarang manusia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, sehingga tidak jarang terjadi konflik, kebencian, pembunuhan dan sebagainya. Dengan diterangkan ajaran tentang kamma (hukum perbuatan), maka seseorang menjadi lebih percaya akan dirinya sendiri, dan tentunya dalam dunia perekonomian akan memberi pengaruh pada produksi, distribusi, konsumsi, dan semua aktivitas yang lain.

III. Negara dan perekonomian
Agama Buddha menunjukkan bahwa kekurangan atau ketidak-beresan dalam pengaturan ekonomi akan menyebabkan perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin. Cakkavattisihanada Sutta dan Kutadanta Sutta, Digha Nikaya menyebutkan bahwa kerusuhan, pencurian, dan permasalahan lain dalam masyarakat disebabkan salah satunya dari kemiskinan, dan kemiskinan disebabkan karena ketidak-beresan dalam pengaturan sistem ekonomi. Sang Buddha menyadari adanya ketergantungan antara faktor fisik dan psikis, yang secara umum mempengaruhi perilaku kemasyarakatan. Menurut sutta tersebut, perlindungan atau penyediaan keamanan kepada masyarakat, tanpa memperhatikan ekonomi negara adalah belum cukup untuk mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Sang Buddha menceritakan bagaimana Raja Maha Vijita yang mempunyai tentara yang kuat, tetapi kerajaaanya hancur karena dia gagal menyediakan pengaturan ekonomi yang baik bagi masyarakatnya. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mencuri, sebab mereka yang kelaparan memerlukan makanan untk memelihara tubuhnya. Sehingga Sang Buddha menasihatkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak, kondisi ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat harus juga ditingkatkan. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa terjadi kerusuhan, tingkat kejahatan meningkat, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun ekonomi kerajaan atau negara. Raja atau pemerintah sebaiknya memberi atau menyediakan kapital kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dalam hal penyelesaian suatu masalah negara, misalnya kerusuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya, tidak dapat dilakukan dengan jalan pemberian secara acak-acakan. Lebih lanjut Sang Buddha menyatakan bahwa jika pemberian kapital kepada masyarakat dilakukan dengan jalan yang tidak tepat, maka akan menimbulkan kemalasan dan kejahatan tidak semakin berkurang. Orang akan malas dan cenderung melakukan kejahatan dengan dalih kelaparan agar mendapat simpati dari raja. Semula Raja Maha Vijita membagi-bagi kekayaannya dengan bebas kepada mereka yang melakukan pencurian, dengan harapan agar mereka menghentikan tindakan hina tersebut. Tetapi pada kenyataannya pencurian berlanjut dan semakin banyak. Menyadari hal ini, Raja Maha Vijita tidak lagi membagi-bagi kekayaannya secara bebas, tetapi melalui hal tersebut harus dilakukan dengan cara dan pengarahan yang benar. Bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian sebagai suatu pekerjaan, maka hukuman akan dijatuhkan kepadanya. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Maha Vijita demi kebahagiaan rakyatnya.

Menurut Sang Buddha, penyediaan kapital kepada masyarakat harus dilakukan secara terarah dan terpadu dan diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan (ye janapadesu adana tesam dhanam anuppadeyasi), sedangkan pengaturan ekonomi yang tidak adil akan menyebabkan kemiskinan (adananam anuppadeyamana daliddam vipula gacchati). Kembali seperti apa yang telah disebutkan di atas, kemiskinan akan mendorong seseorang untuk melakukan penjarahan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya, yaitu dengan jalan membangun sistem perekonomian yang cocok di suatu kerajaan atau negara tersebut.

Kutadanta Sutta dan Cakkavattisihanada Sutta juga menerangkan bahwa kerusuhan, penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya (dhassu-khila), yang disebabkan karena kemiskinan, tidak dapat diselesaikan dengan jalan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Dalam kedua sutta tersebut, dijelaskan "… jika di dalam lingkungan kerajaaan, masyarakat menjadi gelisah, tidak aman, karena adanya perampokan atau kerusuhan di desa, di kota, di pasar, di jalan-jalan dan di seluruh lingkungan kerajaan, maka raja akan berpikir untuk menyelesaikanya dengan jalan menghukum, memenjarakan atau membuang mereka (…etam dhasukhilam vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya samahanissami)". Cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Mereka yang lolos dari hukuman akan menyusun kekuatan untuk melawan raja atau pemerintah dan akan berlanjut melakukan penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya.

Selanjutnya, kedua sutta tersebut juga menerangkan bahwa dalam kondisi, di mana keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, raja atau pemerintah tidak dibenarkan untuk menaikkan pajak dengan alasan apapun (…janapade sa-upapile balim uddhareyya, akicca-kari). Tidak dibenarkan pula jika keadaan ekonomi suatu negara masih dalam keadaan kurang stabil, diadakan pesta besar (berfoya-foya), yang akan menghabiskan kekayaan negara.

Melalui sistem pengaturan kekayaan yang tepat, suatu negara atau kerajaan bisa menjamin kemakmuran rakyatnya. Kedua sutta di atas menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk melanjutkan usahanya, maka raja sebaiknya mengarahkan dan memberi bantuan kepada mereka. Bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, maka sebaiknya raja memberi bantuan berupa biji-bijian dan makanan (ye janapade ussahanti kasi-gorakkhe tesam bhavam raja bija-bhattam anuppadetu), bagi mereka yang berdagang, kepadanya sebaiknya diberikan modal atau kapital (...vajijjaya tesam bhavam pabbatam anuppadetu), sedangkan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai, kepadanya sebaiknya diberikan nasi dan gaji (...janapadesu raja-porise tesam bhatta-vettanam pakappetu). Jika semua lapisan yang ada di masyarakat mempunyai usaha dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, maka kemakmuran dan kesejahteraan bisa di dapat. Diceritakan bahwa setelah menerapkan nasihat-nasihat tersebut di lingkungan kerajaan Maha Jivita tidak ada orang yang menggangu orang lain dengan dalih kelaparan, sehingga masyarakat bisa hidup bersama keluarga mereka dengan bahagia, tenang, sejahtera (khematthita) dan aman meskipun tinggal dengan pintu terbuka (aparuta-ghara).

Dalam hal ini sangat penting kiranya untuk diperhatikan bahwa menurut Agama Buddha sistem ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan bukan seballiknya. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Kutadanta Sutta menerangkan adanya keterkaitan antara pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan tindakan kriminal yang ada dalam masyarakat, seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya.

Selanjutnya>>

*Y.M. Bhikkhu Suguno, M.A adalah anggota Sangha Theravada Indonesia yang saat ini sedang kuliah di Jepang

Artikel di atas pernah disampaikan dalam sebuah seminar di UGM, Yogyakarta.

Hak cipta tetap berada pada penulis.
Artikel ini telah diedit seperlunya oleh Editor BuddhistOnline.com.

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!