Eliminasi, itulah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Istilah ini sedang popular gara-gara ajang AFI (Akademi Fantasi Indosiar). Dalam ajang tersebut, kita bisa melihat ada peserta yang tereliminasi setiap minggu. Satu demi satu dari kesepuluh akademia akan tersingkir dan tidak boleh mengikuti ajang selanjutnya. Ada hal yang menarik dari proses eliminasi tersebut. Peserta yang tereliminasi adalah yang memiliki dukungan paling sedikit dari para penggemarnya. Dukungan bisa diberikan melalui sms atau premium call. Yang lebih menarik lagi, kalau ada salah satu akademia yang harus tereliminasi, maka rekan-rekan akademia yang lain akan sangat kehilangan, bahkan ada yang sampai menangis. Demikian pula para pemirsanya, ikut hanyut terbawa emosi kesedihan akibat peristiwa eliminasi tersebut. Para komentator yang biasanya memberikan kritik dan saran, dari yang ringan sampai paling pedas pun ikut larut dalam suasana haru. Apalagi para pengajar, yang sehari-hari membimbing para akademia, mereka seakan-akan tidak mau berpisah dari anak didiknya.

Tentunya dalam tulisan ini, penulis tidak ingin mengupas tentang dunia seni atau entertaiment; karena BuddhistOnline.com adalah suatu media yang mengupas tentang dunia keagamaan, khususnya Agama Buddha dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Penulis memang sengaja mengambil ilustrasi di atas, karena ada suatu kemiripan dan sekaligus perbedaan antara eliminasi yang terjadi di AFI dan eliminasi yang telah terjadi pada posisi Mahanayaka di Sangha Theravada Indonesia (STI). Istilah eliminasi ini terpaksa diambil untuk memenuhi saran agar istilah pencopotan, pelengseran, atau bahkan ada yang menyebut pelongsoran tidak digunakan. Padahal sebetulnya intinya sama saja, posisi Mahanyaka sebagai kepala Sangha memang sudah tidak ada di organisasi STI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tentang hal tersebut.

Dasar Pertimbangan Eliminasi
Berdasarkan hasil pertemuan antara ketiga organisasi Buddhis, yaitu: MAGABUDHI, PATRIA, dan WANDANI serta beberapa umat Buddha lainnya untuk meminta klarifikasi kepada STI akhirnya terjawab sudah alasan adanya eliminasi terhadap posisi Mahanayaka selaku kepala STI. Apalagi pada pertemuan yang diadakan pada 1 Juli 2004 itu juga dibacakan SK tentang penghapusan jabatan Mahanayaka oleh wakil sekjen STI, Bhikkhu Dhammakaro. Dengan dihapusnya posisi Mahanayaka maka otomatis orang yang menjabat juga tereliminasi. Dengan demikian terjawab sudah teka-teki dan isu yang berkembang sebelumnya di kalangan umat Buddha bahwa tidak benar Pannavaro Mahathera selaku pejabat Mahanayaka pada waktu itu telah menundurkan diri pada Pasamuan STI pada awal Mei lalu. Bahkan mungkin ada yang mengkaitkan dengan kasus pertanggungjawaban dana umat sebesar ratusan juta rupiah yang katanya raib di Jawa Timur. Jadi jelas kedua masalah ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda! Keluarnya SK tersebut juga bisa menjawab keterangan beberapa bhikkhu pengurus STI yang menyatakan: "Kok percaya?" Maksudnya percaya terhadap kabar telah dihapusnya posisi Mahanayaka.

Dengan adanya pertemuan tersebut, juga merupakan suatu hal positif dan bisa menghapus kesan seolah-olah umat tidak boleh turut campur terhadap apa yang terjadi di tubuh Sangha. Sebegitu ekstrimkah jurang pemisah antara umat dan Sangha? Padahal kita tahu, bahwa sejak zaman Sang Buddha, umat juga banyak memberikan masukan-masikan positif kepada Sangha dan dalam beberapa hal Sang Buddha juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan Sangha (Vinaya) demi kemajuan Sangha itu sendiri. Jadi, agaknya terkesan aneh kalau ada bhikkhu yang berpandangan seperti itu. Mudah-mudahan hal ini hanya merupakan pendapat orang-perorang, bukan STI selaku lembaga.

Dalam SK tersebut, seperti yang dijelaskan Bhante Jotidhammo Thera; pada intinya disebutkan bahwa penghapusan posisi Mahanyaka berdasarkan pertimbangan adanya kerancuan antara Mahanayaka adalah kepala Sangha dan Sanghanayaka adalah pemimpin Sangha. Jadi substansinya ada pada kata 'kepala" dan "pemimpin". Mungkin maksudnya tidak baik bila dalam satu perahu ada dua nahkoda. Namun tidak dijelaskan, mengapa yang dipilih adalah mengeliminasi Mahanayaka ketimbang Sanghanayaka. Anehnya, posisi Mahanayaka sebagai ketua Thera Samagama yang anggotanya adalah lima bhikkhu senior yang minimal Thera itu tidak ikut dihapus? Tetapi, fungsi Thera Samagama ini hanyalah sebagai dewan pertimbangan, yang boleh didengar juga boleh tidak oleh pimpinan dan anggota STI. Yang lebih aneh, walaupun jumlah anggota Thera Samagama ada lima orang thera, namun mereka hanya mempunyai satu hak suara. Sedangkan para peserta pasamuan yang lain masing-masing memiliki satu hak suara!

Dalam tanya jawab pada pertemuan dengan STI, juga dijelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan eliminasi posisi Mahanayaka. Ternyata, proses eliminasinya sangat mirip dengan AFI. Hanya bedanya kalau di AFI melalui sms atau premium call, di pasamuan STI dilakukan melalui voting. Yang lebih liberal, tidak perlu dilakukan musyawarah atau mufakat terlebih dahulu, tapi langsung voting dan ketok palu, dan … urusan selesai. Bila proses eliminasinya mirip AFI, maka kejadian setelah eliminasi mungkin berbeda dengan AFI. Kalau di AFI, kita bisa melihat akademia yang tereliminasi diberi kesempatan untuk memberikan komentar dan ucapan terakhir, sebelum dia pulang kampung. Para akademia lain yang belum tereliminasi pun banyak yang merasa kehilangan teman yang tereliminasi tadi. Kita juga tidak tahu bagaimana perasaan para peserta Pasamuan STI pada waktu itu?

Antara Kepala dan Pemimpin
Jika penggunaan kata kepala untuk Mahanayaka dan pemimpin untuk Sanghanayaka dianggap rancu, maka sebetulnyab terasa aneh. Kalau memang rancu, mengapa piagam Pasamuan Agung itu diputuskan empat tahun lalu dan baru sekarang dipermasalahkan? Sebagai perbandingan, di dunia ketatanegaraan juga ada istilah raja atau presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Nah, apakah penggunaan kata kepala dan pemimpin di organisasi Sangha juga mengacu pada istilah raja/presiden dan perdana menteri? Asalkan pembagian tugas dan tanggung jawabnya jelas, maka sebetulnya hubungan antara raja/presiden dan perdana menterinya akan harmoni. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Thailand. Perdana menterinya boleh berganti-ganti setiap beberapa tahun atau bahkan sering dikudeta, tapi raja tetap tidak diganti sebagai simbol negara. Di beberapa negara seperti Singapura, Inggris, Belanda, dan lain-lain, tugas dan tanggung jawab raja dan perdana menterinya juga berjalan dengan harmoni. Pertanyaannya, mengapa di organisasi STI yang begitu kecil antara kepala dan pemimpin dianggap rancu. Jangan-jangan hanya pembagian tugas dan tanggung jawabnya saja yang masih rancu. Kalau ini masalahnya, maka ini yang harus dibenahi, bukan salah satu posisi harus meniadakan yang lain. Janganlah hanya karena ingin memberhentikan orangnya, maka posisinya yang dihapus.

Sebetulnya sah-sah saja apabila ada seorang pemimpin atau kepala yang terpaksa harus diberhentikan dari jabatannya bila memang dinilai sudah tidak mampu atau membahayakan bagi kelangsungan suatu organisasi. Tapi yang menjadi masalah apakah sudah dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur organisasi? Apalagi ada juga yang menyebutkan, salah satu alasan penghapusan posisi Mahanayakan adalah (hanya) karena adanya kesalahan 'kecil' dalam urusan stempel STI dan tercantumnya jabatan Maha Sanghanayaka pada sebuah buku terbitan sebuah organisasi Buddhis di Yogyakarta. Sebetulnya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena jabatan Maha Sanghanayaka kan sebetulnya tidak ada, mengapa dipersoalkan? Lagipula organisasi tersebut kabarnya juga sudah membuat penjelasan secara tertulis kepada STI. Kalau memang ada beberapa "kesalahan" yang telah dibuat Mahanayaka pada waktu itu, apakah alasan tersebut cukup kuat? Kalau memang ada suatu pelanggaran besar atau fatal sehingga dapat membahayakan kelangsungan organisasi STI secara keseluruhan, barangkali keluarnya SK tersebut bisa diterima.

Jadi, yang masih belum terungkap secara transparan adalah apa sesungguhnya alasan dibalik penghapusan posisi Mahanayaka, selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas? Hal ini tentunya terlepas dari siapapun orangnya yang menjabat sebagai Mahanayaka.

Menafikan Para Sesepuh
Suatu organisasi, atau bahkan negara tidak akan pernah ada tanpa para pendiri organisasi atau negara tersebut. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang paling jelek sekalipun, yang tidak menghormati para pahlawannya atau para pendahulu yang telah sangat berjasa bagi organisasi atau negara tersebut. Sehingga, rasanya agak janggal bila fungsi Thera Samagama dalam STI hanya berfungsi sebagai dewan pertimbangan. Bahkan mereka pun hanya mempunyai satu hak suara dalam pasamuan. Patut diingat bahwa STI adalah organisasi keagamaan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tidak menafikan para sesepuhnya. Bagaimanapun juga STI tidak akan berkembang seperti sekarang ini tanpa bantuan mereka.

Diakui atau tidak diakui, sebetulnya banyak juga jasa yang telah diberikan para sesepuh dalam membesarkan STI. Dalam hal ini khususnya Pannavaro Mahathera selaku Mahanayaka juga telah banyak jasanya bagi STI dan perkembangan Agama Buddha di tanah air, bahkan manca negara. Selain itu, beliau juga bisa diterima oleh umat agama lain di luar Agama Buddha dan kalangan pemerintahan. Apakah faktor-faktor ini tidak ikut diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan?

Ambilah contoh bagaimana agama lain menempatkan para sesepuhnya pada tempat yang betul-betul terhormat dan mempunyai peranan penting, seperti di Nahdatul Ulama (NU) ada Dewan Syuro atau Kyai Khos. Agama Katholik tetap mempertahankan Paus Yohannes Paulus yang sudah renta dan sakit-sakitan, tetapi tetap dihormati dan dipakai sebagai simbol. Contoh yang lebih dekat, adalah bagaimana Sangha di Thailand mempertahankan Somdej sampai kini, walaupun beliau juga telah berusia uzur. Sedangkan contoh yang paling dekat, adalah bagaimana saudara kita dari Sangha Agung Indonesia tetap mempertahankan jabatan Mahanayaka yang dibiarkan tetap lowong hingga kini semenjak Maha Stavira Ashin Jinarakkhita tiada.

Solusi Damai
Tulisan ini dibuat tanpa ada pretensi untuk mendeskriditkan suatu organisasi tertentu atau bahkan orang-perorang. Tulisan ini bukan pula dimaksudkan untuk membela person tertentu, tetapi lebih banyak didasari untuk tujuan yang lebih besar, yaitu persatuan dikalangan umat Buddha dan STI. Yang jelas, saat ini keputusan sudah diambil. Reaksi umat pun bermacam-macam. Jangan sampai hal ini menimbulkan benturan yang dapat merugikan semua pihak. Perlu juga dipikirkan apa dampak yang akan terjadi bila hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan umat Buddha Theravada dan STI sendiri. Jadi, masalah ini sebaiknya jangan hanya dipandang sebagai persoalan hilangnya jabatan seorang Pannavaro Mahathera sebagai Mahanayaka, dengan berpikir toh yang bersangkutan masih tetap seorang bhikkhu yang dihormati umat. Apalagi kemudian persoalan ini dibandingkan dengan kejadian beberapa orang bhikkhu yang telah lepas jubah di masa lalu. Umat merasa kecewa dan tidak bisa menerima pada awalnya, namun kemudian lambat laun mulai melupakannya. Persoalannya ini jelas berbeda! Kehilangan posisi Mahanayaka mungkin bukanlah segalanya bagi seorang Pannavaro Mahathera, tapi lebih daripada itu yang patut disayangkan adalah hal ini dapat menjadi catatan sejarah hitam serta contoh yang kurang baik bagi generasi penerus!

Memang ada yang mengatakan bahwa keluarnya keputusan tersebut karena adanya hukum sebab akibat. Tetapi, juga jangan lupa bahwa keputusan yang telah diambil dapat menjadi sebab baru yang juga dapat menimbulkan suatu akibat baru pula. Masih belum terlambat untuk mengoreksi keputusan yang sudah diambil dan mengakui dengan jiwa besar bahwa keputusan itu adalah keliru dan segera melakukan koreksi. Masih ada jalan keluar untuk mengoreksi keputusan tersebut, yaitu dengan cara Thera Samagama memanggil Karaka Sangha Sabha untuk mengadakan Pasamuan Agung kembali, misalnya. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan suatu pemahaman dan langkah nyata bagi terwujudnya solusi damai bagi semua pihak. Semoga STI dan umat Buddha tetap jaya.

Catatan: penulis tidak mewakili organisasi apapun dan atas nama siapapun, tetapi penulis hanya mewakili hati nurani

Hak cipta tetap berada pada penulis.

Kirim Artikel ini ke Teman Anda!